pengertian efisiensi pemerintah

pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah, sebaiknya bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil bila ditangani oleh Pemerintah sebaiknya bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu, pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut.

Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Adapun keserasian hubungan adalah bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan dan kemanfaatan.