upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi awal kemerdekaan

Upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi awal kemerdekaan antara lain adalah dengan:

1. Nasionalisasi Perusahaan Asing
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
3. Sistem Ekonomi Alibaba
4. Dewan Perancang Nasional

Pembahasan:

1. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949, perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan Belanda. Misalnya, perbankan masih dikuasai oleh bank milik Belanda, termasuk De Javasche Bank.

Setelah kemerdekaan Indonesia perusahaan-perusahaan milik Belanda di nasionalisasi, menjadi perusahaan negara.  Bank Indonesia didirikan pada 1 Juli 1953 dari nasionalisasi De Javasche Bank, dan kemudian menjadi bank sentral, yang bertugas menerbitkan mata uang Rupiah dan menjaga kestabilan moneter Indonesia.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng,

Sistem Ekonomi Benteng atau Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Program ini diluncurkan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Setelah Kabinet Natsir jatuh dan digantikan Kabinet Sukiman, program ini dilanjutkan menteri keuangan Jusuf Wibisono.

Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia "pribumi" dan untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial antara penguasa pribumi dengan pengusaha asing (pengusaha keturunan Tionghoa). Program ini disebut sebagai sistem yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan merubah struktur pada bidang ekonomi.

Program ini dilakukan dengan memberi perlindungan atau proteksi terhadap usaha pribumi dan memberikan kredit kepada 700 pengusaha pribumi. Namun program Sistem Ekonomi Benteng ini pada akhirnya gagal dan harus dihentikan. Penyebabnya adalah karena usaha-usaha tersebut lamban berkembangnya, dan banyak pengusaha pribumi yang menyalahgunakan pinjaman atau kredit usaha tersebut.

3. Sistem Ekonomi Alibaba

Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Liberal, untuk mencoba memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang poral-poranda seusai perang kemerdekaan.

Kebijakan ini diterapkan pada masa Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, yang menjabat pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955).

Kebijakan ini bertujuan memperbaiki perekonomian, sekaligus meningkatkan kondisi ekonomi kaum pribumi. Pada masa itu kaum pribumi banyak tertinggal dibandingkan kaum non pribumi, keturnan Eropa, Arab dan China.

Karena itu pemerintah berusaha mengatasi kondisi ini dengan mewajibkan pengusaha non-pribumi untuk bekerja sama dalam perusahaannya dengan pengusaha pribumi. Selain itu mereka juga diwajibkan memberi pelatihan pada para pengusaha dan pekerja pribumi.

Pemerintah juga memberikan bantuan dengan kredit lunak serta lisensi usaha kepada pengusaha pribumi, dan pemerintah juga mendirikan perusahaan-perusahaan negara.

Namun Sistem ekonomi Ali Baba ini gagal dalam memberdayakan penguasaha pribumi. Banyak pengusaha pribumi mengalihkan usahanya kepada pengusaha non-pribumi. Selain itu, banyak pengusaha non-pribumi yang hanya “meminjam nama” atau memanfaatkan pengusaha pribumi untuk mendapatkan kredit pemerintah.

4. Dewan Perancang Nasional

Masa Demokrasi Terpimpin ini ditandai dengan ekonomi yang bersifat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah, karena pengaruh ideologi sosialisme pada masa ini.

Hal ini ditandai dengan dibentuknya Dewan Perancang Nasional (yang biasa disingkat menjadi DAPERNAS), pada 1958, yang dipimpin oleh Mohammad Yamin sebagai wakil perdana menteri. DAPERNAS ini secara resmi dilantik pada 19 Agustus 1959. Dalam jangka waktu kurang dari setahun DAPERNAS berhasil menyusun RUU Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk periode 1961-1969.

Tugas dari Dewan Perancang Nasional tersebut adalah mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap dan mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut., serta menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Dewan Perancang Nasional ini kemudian pada tahun 1963 diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketuanya dijabat langsung oleh Presiden Sukarno.  Tugasnya dirubah menjadi untuk merancang program pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek.

Pelajari lebih lanjut keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan di: https://brainly.co.id/tugas/2444197

Pelajari lebih lanjut mengapa pada awal kemerdekaan sering terjadi pemberontakan di: brainly.co.id/tugas/3125372

Pelajari lebih lanjut faktor penyebab memburuknya keadaan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan di: brainly.co.id/tugas/5521191

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Detail Jawaban:  

Mata Pelajaran: Sejarah    

Kode: 11.3.6  

Kelas: XI  

Materi: Bab 6 - Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan  

#AyoBelajar